Sebagai institusi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) telah berkomitmen akan melaksanakan program kegiatan dan pengelolaan anggaran 2010 ini lebih efektif, efisien dan berhasilguna. " Kita tidak ingin terjadi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan manajemen keuangan terutama dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan. Kita mengharapkan ditahun 2010 ini para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan kegiatan tepat waktu dan tidak kesulitan membuat laporan akhir kegiatan baik dari sisi realisasi pekerjaan dan realisasi keuangan. Saya meminta kepada para PPTK agar lebih proaktif dan tahu tugas yang harus dikerjakan " ucap Kepala Disdukcapil Kukar Drs Edi Damansyah M Si.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengan Kepala Inspektorat Kukar Drs Sutrisno ,yang dihadiri para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan PPTK bertempat diruang Rapat Disdukcapil Rabu ( 28/4) kemarin.
Menurut Edi digandengnya pihak Inspektorat Kukar adalah sebagai pendamping untuk memberikan bimbingan teknis dan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan guna menghindari kesalahan terutama dalam membuat pertanggungjawaban keuangan.Sehingga nantinya pengelolaan keuangan ini benar-benar sesuai aturan yang berlaku dan tidak terjadi mis yang berakibat kesalahan administrasi.
“ Terus terang ditahun yang lalu masih ada PPTK yang belum memahami pengelolaan keuangan seperti tak menyimpan dokumen kegiatan, akibatnya ketika laporan akhir diminta mereka tak membuatnya. Tugas pokok itu menjadi terabaikan karena dokumen keuangan sebagai bahan laporan tidak dimiliki.Mudah-mudahan ditahun ini laporan akhir itu semua PPTK membuatnya “ pintanya.
Dijelaskan, tahun 2010 ini Didukcapil Kukar terdapat 18 PPTK dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp 10,4 milyar tidak termasuk gaji pegawai.Anggaran sebesar itu akan lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan diseminasi atau sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan peningkatan SDM aparatur,optimalisasi perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),pengembangan database kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih jauh mantan Assisten I Pemkab Kukar ini menjelaskan tahun 2010 ini akan lebih digencarkan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan administrasi kependudukan dengan memproduksi berbagai media baik cetak maupun elektronika seperti baliho, brosur,Radio dan TV. Selain itu menggencarkan pelayanan jemput bola berbagai jenis akta dengan sasaran daerah ulu Kukar atau kantong-kantong daerah yang belum banyak memiliki dokumen kependudukan dan terbatasnya akses informasi mengenai administrasi kependudukan.
“ Dengan anggaran yang tersedia ini kami akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kebijakan program tahun 2010 yakni peningkatan kualitas pelayanan publik” katanya.
Sementara itu Kepala Inspektorat Kukar Drs Sutrisno menerangkan PPTK adalah ujung tombak Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas menyiapkan doukumen pelaksanaan anggaran dan melaporkan secara rutin kegiatan baik realisasi pekerjaan maupun realisasi anggaran. Berhasil tidaknya suatu kegiatan di SKPD terletak ditangan PPTK. Oleh sebab itu PPTK harus cermat dan memahami secara detail Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) termasuk rekening setiap item kegiatan. PPTK harus bekerjasama dengan Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan kegiatan dengan memperhatikan mana porsi PA dan mana porsinya PPTK.
Menurut Sutrisno pada dasarnya dokumen anggaran itu terdiri dari Belanja Pegawai berupa gaji atau honorarium, Belanja barang jasa serta belanja modal. Masing-masing kegiatan PPTK harus paham dalam membuat pertanggungjawabnya. Sebagai contoh bila kegiatan pembayaran honorarium harus menggunakan daftar tanda terima yang disertai adanya Surat Keputusan (SK) dari Pejabat yang menunjuk orang-orang yang diberi honorarium itu. Contoh lainna seperti jasa pihak ketiga harus ada Surat Perintah Kerja (SPK).Demikian pula perjalanan Dinas harus ada Surat Tugas, visum dan laporannya. Sepanjang dokumen itu lengkap dan pertanggungjawab wajar pasti tidak ada masalah.
“ Kami meminta kepada PPTK harus cermat, proaktif menggali informasi, tidak malu bertanya kepada pihak yang berkompeten tentang pengelolaan keuangan.Pihak Inspektorat sendiri siap setiap saat membantu memberikan pendampingan,petunjuk dan informasi yang benar mengenai pengelolaan keuangan ini “ ujar Sutrisno.
Acara pertemuan dengan Kepala Inspektorat Kukar ini diisi dengan sesi tanya jawab sebagai pendalaman pemahan mengenai pengelolaan keuangan dan diakhir pertemuan diserahkan SK penunjukan PPTK kepada 18 orang PPTK dilingkup Disdukcapil Kukar . 